oleh Simon Saragih

KRITIK sering membuat pemerintah menjadi berang. Kita jadi bertanya, apakah kritik itu tidak disukai karena memang tidak tepat. Atau apakah hal itu menunjukkan ”telinga tipis”? Jika Indonesia ingin memaksimalkan potensi, jelas kritik harus dianggap sebagai pendorong atau katakanlah penghardik, dan bukan untuk ditakuti.

Demikian juga soal perdagangan internasional, terlalu banyak hal yang diajukan, atau katakanlah kritik. Dalam perundingan internasional, soal liberalisasi, soal tuntutan agar akses pasar di negara maju dibuka, Indonesia tidak ketinggalan.

Bersama Menteri Perdagangan India Anand Sharma dan Menteri Luar Negeri Brasil Celso Amorim, Menteri Perdagangan RI Mari Pangestu tergolong sebagai kampiun pembela kepentingan negara berkembang. Sebagai Ketua G-33, kumpulan negara-negara berkembang yang mendobrak ketidakadilan perdagangan internasional, Mari Pangestu telah memiliki nama tersendiri. Apakah kemampuan perundingan di tingkat internasional memadai?

Di dalam kiprah perdagangan dunia, Indonesia tergolong lumayan, dengan berada di posisi ke-31 sebagai eksportir dunia dengan nilai ekspor 138,8 miliar dollar AS pada 2008. Ini adalah data berdasarkan catatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun, jika komposisi ekspor Indonesia dibedah, dengan mudah bisa disimpulkan bahwa Indonesia pada umumnya mengandalkan endowment factor. Indonesia lebih mengandalkan faktor kekayaan alam, seperti minyak dan gas. Di sektor pertanian, Indonesia lebih mengandalkan kesuburan lahan, seperti perkebunan sawit.

Adakah ekspor lain yang bernilai tambah tinggi? Jelas banyak jenisnya, seperti elektronik, tekstil, komponen komputer, dan mebel. Namun, porsinya tidak banyak dan tidak terlalu menonjol.

Mengapa ini terjadi?

Indonesia pernah gencar mengampanyekan Indonesia Incorporated. Ini meniru Japan Incorporated yang mengharumkan nama dan produk-produk Jepang di dunia. Kombinasi antara pembinaan pengusaha skala menengah dan kecil, pendanaan perbankan, pengadaan prasarana pelabuhan, jalan raya, kawasan industri, pelatihan, riset, dan pengembangan, serta trading house membuat Jepang merajai pasar di mana-mana.

Malaysia pun meniru keberhasilan ini, dan kini membuat Malaysia berada di urutan ke-20 sebagai eksportir terbesar dunia, dengan nilai ekspor 195,7 miliar dollar AS, juga pada 2008 berdasarkan data WTO. Ini sebuah prestasi Malaysia, yang sebagian murid-muridnya pernah dididik para guru asal Indonesia, terus melambung dari sisi perdagangan dunia.

Keberadaan infrastruktur jalan, pelabuhan kaliber internasional, pengembangan sektor pertanian, yang tidak saja di sektor hulu tetapi juga sektor hilir, membuat Malaysia menjadi sebuah negara industri baru berbasis pertanian. Ini melengkapi kebijakan industrialisasi dan jasa-jasa yang juga mengalami kemajuan di Malaysia.

Adakah Indonesia sudah melakukan itu? Apakah ada kesadaran dan implementasi dari Indonesia Incorporated yang dicanangkan dekade 1990-an itu?

Kita harus meragukan ini. Jangankan mengekspor, untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik saja, Indonesia harus sering bergantung pada impor pangan.

Sangat disayangkan, keberadaan jumlah penduduk dan keberadaan kekayaan alam hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada sentuhan kebijakan yang memadai agar Indonesia memiliki produk unggulan, yang bahkan bisa diekspor dalam jumlah signifikan.

Dengan ekspor, akan banyak tercipta kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, pengemasan, armada, jasa keuangan, jasa asuransi, dan berbagai efek lain yang ditimbulkan kegiatan ekspor.

Dengan ekspor, Hongkong, Singapura, Taiwan, dan kini China semakin merajai pasar ekspor dunia. Warga punya harga diri dengan kebangkitan ekonomi, dan salah satunya akibat keunggulan produk-produk untuk diekspor.

Siapa yang harus melakukan kebijakan yang menata industri sehingga Indonesia bisa mencapai prestasi seperti itu? Berbagai pengalaman di dunia menunjukkan, peran pemerintah sebagai fasilitator amat dibutuhkan dalam hal ini. Peranan pemerintah seperti inilah yang lenyap dan membuat Indonesia Incorporated menjadi tenggelam.

Menurut Mari Pangestu, sebenarnya ada banyak potensi yang bisa diraih dalam ekspor. Beberapa produk Indonesia sudah memasuki pasar.

Wakil Perwakilan Tetap RI di WTO Erwidodo mengatakan, produk-produk Indonesia telah memasuki pasar nontradisional. Dari tahun ke tahun, ekspor Indonesia terus meningkat.

Namun, jika dibandingkan dengan kesempatan dan potensi Indonesia, hal ini tetap tidak seberapa. Terbukti, jutaan warga Indonesia terpaksa eksodus ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Negaranya tidak mampu memberi lapangan kerja sehingga banyak yang rela pergi ke luar negeri dengan segala derita yang sudah sering menghiasi media massa.

Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, ekspor senilai 138 miliar tidak begitu signifikan menampung kesempatan kerja.

Di sinilah peran pemerintahan Indonesia, dengan susunan kabinet baru, harus menjadikan potensi ekspor sebagai salah satu prioritas dalam bekerja.

Keandalan para diplomat perdagangan RI, khususnya di WTO, harus dilengkapi dengan keandalan para penyusun kebijakan di sektor pertanian, keuangan, dan perindustrian. Adalah saatnya meninggalkan pola lama, yaitu para anggota kabinet disusun berdasarkan bagi-bagi jatah untuk partai, dengan mengabaikan kepentingan Indonesia di dalam percaturan ekspor.

Jajaran kabinet baru sebaiknya meninggalkan pola penempatan orang-orang, yang pada akhirnya hanya akan berperan sebagai ”para pencari rente ekonomi untuk keuntungan ekonomi bagi diri sendiri dan kelompoknya”.

Perdagangan adalah salah satu cara untuk menjual produk-produk, yang menciptakan lapangan kerja, yang dampaknya akan luar biasa. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, yang melilit lebih dari 100 juta warga Indonesia.

Apakah nasib mereka yang miskin menjadi lenyap dan tak menjadi perhatian dengan keberadaan gedung-gedung pencakar di Jakarta? Apakah kemilau Jakarta membuat kita lalai bahwa di luar Jakarta ada banyak warga yang memerlukan pemerintah kuat? Apakah kemilau Jakarta membuat kita tidak lagi memerlukan Indonesia Incorporated? Hanya waktu yang akan membuktikan, apakah Indonesia Incorporated tetap tenggelam.

Sumber : Kompas Cetak

oleh Andi Suruji

MENCENGANGKAN pengungkapan upaya penyelamatan Bank Century. Upaya itu sebenarnya telah diputuskan pada tahun lalu oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, bahkan telah disetujui juga oleh DPR.

Akan tetapi, akhir-akhir ini kasusnya mencuat karena ada hal-hal yang dinilai DPR kurang transparan dan kurang akuntabel. Misalnya, mengapa ketika DPR menyetujui upaya penyelamatan itu, biaya penyelamatan hanya sekitar Rp 1,3 triliun. Belakangan ketahuan uang dari kantong negara ternyata harus dikuras Rp 6,7 triliun.

Di situlah letak permasalahan awalnya. Namun, pemerintah dan BI menyatakan, dalam proses penyembuhan bank ini terdapat berbagai persoalan yang mengharuskan pemerintah terus menyuntikkan dana untuk memenuhi syarat kesehatan bank. Akhirnya biaya penyelamatan membengkak berlipat-lipat kali dari yang disetujui DPR.

Dalam aturan yang ada, kewenangan untuk menyatakan suatu bank bermasalah tidak dapat melanjutkan hidupnya alias bank gagal, walaupun telah berkali-kali diselamatkan, adalah BI. Selaku otoritas, BI juga yang berhak menyatakan bank gagal itu harus diselamatkan atau dimatikan saja.

Dalam hal bank gagal itu harus diselamatkan, maka harus dipenuhi kriteria sistemik. Artinya, jika bank tersebut dibuat ”wassalam”, dampaknya akan sangat besar. Menimbulkan persoalan yang lebih rumit karena keterkaitannya dengan bank-bank lain (sistem perbankan) begitu luas. Misalnya, berdampak pada sistem pembayaran nasional, mengganggu stabilitas pasar uang, terganggunya bank-bank lain. Pertimbangan lain adalah faktor psikologis pasar keuangan.

Ada pertanyaan, mengapa Bank Century tidak dimatikan saja? Toh sudah berkali-kali membuat ulah dan menimbulkan permasalahan. Apakah bank nakal tidak sebaiknya dimatikan saja seiring dengan upaya pemerintah dan BI menciutkan jumlah bank agar pasar perbankan nasional tidak selalu ricuh. Apalagi ukuran Bank Century dalam skala perbankan nasional tidak signifikan amat.

Karena itu, ada penilaian publik bahwa BI lemah dalam pengawasan perbankan. Itu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya juga. Sebab, pengawas bank yang dimiliki BI di setiap bank adalah para profesional muda dan senior yang memahami betul tugas dan tanggung jawabnya. Aturannya jelas.

Hal yang mungkin terlupakan adalah sikap tegas BI selaku otoritas perbankan untuk menegakkan aturannya sendiri. Mungkin ini terjadi lantaran adanya berbagai faktor pertimbangan yang tidak bisa dikalkulasi secara matematis dalam setiap pengambilan keputusan BI untuk menutup atau tidak menutup suatu bank.

Bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla, persoalan Bank Century adalah tindakan kriminal. Masalahnya, Wapres tidak menjelaskan siapa yang melakukan tindak kriminal dalam persoalan ini. Namun jelas sikap Wapres, menginstruksikan Kepala Polri agar menangkap pemilik bank dan memasukkannya ke dalam penjara.

Betul...! Manakala setiap pelaku kriminalitas di sektor finansial, lingkungan perbankan, pasar uang, pasar modal, sekecil apa pun tindakan kriminalnya, senantiasa segera ditangkap dan dipenjarakan, masyarakat pasti angkat jempol. Bank adalah bisnis kepercayaan. Besar atau kecil, pengaruhnya pasti ada dalam menciutkan nyali pelaku sektor finansial untuk bermain-main di atas ketidaktegasan otoritas dan penegak hukum lainnya.

Dengan berbagai gugatan itu, wajar dan masuk akal jika semakin timbul aneka rupa tanda tanya dalam benak publik. Jangan-jangan..., jangan-jangan..., dan pelbagai jangan-jangan lainnya.

Misalnya, jangan sampai penyelamatan Bank Century itu sebenarnya bukan karena faktor-faktor teknis perbankan yang disebutkan di atas, tetapi faktor lain yang sangat fleksibel sifatnya. Apalagi kalau kita mendengar nama-nama deposan besar Bank Century. Siapa tahu?

Tidak main-main

Akan tetapi, pemerintah dan BI menyatakan secara tegas bahwa tidak ada yang main-main dalam penyelamatan Bank Century. Mantap...! Syukurlah jika memang demikian adanya.

Akan tetapi, apakah publik percaya begitu saja? Saya tidak mengajak publik, khalayak pembaca, untuk tidak memercayai ucapan pejabat publik. Kepada siapa lagi kita percaya kalau bukan mereka. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada langkah-langkah yang diambil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit kasus ini.

Kita tentu percaya BPK yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit. Apalagi Ketua BPK Anwar Nasution adalah mantan Deputi Gubernur Senior BI. Tentu masih segar dalam ingatannya tata kelola yang diterapkan di BI dan segala macam perilaku mantan koleganya di sana.

Tentu kita menitip harapan agar kasus ini terungkap secara transparan dan akuntabel. Siapa melakukan apa, siapa mengatakan apa saat pengambilan keputusan, siapa mengambil apa? Siapa menguntungkan siapa?

Satu hal lagi, jangan pula kasus ini jadi alat kepentingan. He-he-he...! Soalnya, sebentar lagi periode kabinet berakhir dan yang baru terbentuk. Banyak pemain akrobatik berkeliaran.

Benar, deh. Masyarakat sudah lelah melihat perilaku patgulipat pejabat, politisi, penegak hukum. Banyak di antaranya yang sangat susah mencari sesuap nasi. Betapa sulit mendapat kucuran modal untuk bekerja halal. Namun, untuk dana Bank Century, mereka nilai begitu gampang.

Mereka tidak paham lika-liku pengambilan keputusan publik, tetapi mereka merasakan adanya getaran ketidakadilan di sana.

Sumber : Kompas Cetak